Editor: Hari Widodo BANJARMASINPOST.CO.ID,KANDANGAN - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry menyatakan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terpilih pada pemilihan serentak Sabtu 19 Desember 2020 kemarin bakal dilantik pada 2021 mendatang, untuk periode 2021 sampai 2027. Enam tahun masa jabatan BPD tersebut, Fikry Berikutlarangan-larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau PELANTIKANANGGOTA BPD TERPILIH DESA AMIN JAYA PERIODE 2020 - 2026. Minggu, 07 Jun 2020, 20:15:44 WIB - 790 View. Share. Pemerintah Desa Amin Jaya melaksanakan pelantikan anggota BPD terpilih untuk periode 2020-2026 pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di Aula Desa Amin Jaya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Pangkalan Banteng beserta Sebanyak22 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara bakal menggelar pemilihan anggota BPD yang masa jabatannya berakhir pada 2019 dan awal 2020 untuk periode 2020-2026. Biaya pemilihan anggota BPD yang tersebar di Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes masing-masing desa. Dalammelaksanakan fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya membantu Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa juga harus terlebih dahulu diangkat dan selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. https://format-administrasi Sekretaris70 persen dari gaji kepala desa atau minimal sama dengan UMR. “Itu baru tunjangan tetap belum lagi bengkok seperti biasanya. UMR Kabupaten Blora Rp. 1.180.000,- lebih besar dari Grobogan, Rembang, Ngawi dan Jepara,” ungkapnya. BERDESACOM – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya, apa saja tugas para anggota BPD yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa? Inilah penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 DOWNLOAD] Jadwal Piket BPD Bulan Mei Tahun 2020 [DOWNLOAD] Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 / 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa M. Sholeh, S.E Resmi Dilantik Sebagai PAW BPD IcRa1G3. Bagi Kami mencuatnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak lepas dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada 28 Februari 2019 kita ketahui bahwa dengan adanya PP 11 Tahun 2019 menjadi dasar hukum atas kenaikan gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan dengan besaran minimal setara bagaimana dengan anggota BPD?Namun sebelum menjawab pertanyaan “Berapa Gaji BPD Desa tahun 2020?", perlu Kami luruskan beberapa kekeliruan yang mendasar terkait gaji dan tunjangan.[Menjawab Kontroversi] Apakah BPD menerima gaji atau tunjangan?Masih banyak orang menyamakan antara gaji dan tunjangan. Padahal kedua jenis penghasilan tersebut juga Contoh RAB Tunjangan BPD [Aplikasi Excel+PDF]Apa bedanya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI definisi Gaji adalahupah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap; ataubalas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tunjangan menurut KBBI adalah uang barang yang dipakai untuk menunjang; tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan; sokongan; definisi/pengertian gaji dan tunjangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara gaji dan tunjangan adalahgaji bersifat tetap, sedangkan tunjangan bersifat tidak tetap tambahan pendapatan yang bukan gaji;gaji diterima hanya dalam bentuk uang, sedangkan tunjangan diterima dalam berbagai bentuk, bisa berupa uang, barang, atau sudah jelas apa bedanya gaji dan dengan BPD apa?Terkait dengan besarnya penghasilan yang diterima “BPD”, setidaknya ada 3 tiga asumsi yang dipersepsikan orang, diantaranyaBPD berhak menerima gajiBPD berhak menerima tunjanganBPD berhak menerima gaji dan tunjangan kedua-duanyaCek juga Berapa Gaji Operator Desa 2020?Pertanyaannya adalahMana yang benar menurut peraturan perundang-undangan, apakah anggota BPD menerima gaji atau tunjangan, atau kedua-duanya? Berikut ini penjelasan KamiPada dasarnya secara kelembagaan, BPD berhak menerima mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 huruf c, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 55 ayat 1 huruf e, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.Cek juga Kumpulan Permendagri tentang DesaSecara keanggotaan, anggota BPD berhak mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Lihat Pasal 62 huruf e, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Dipertegas lagi dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 bahwa1 Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya juga Contoh RAB Operasional BPD Apa yang dimaksud dengan “BPD berhak menerima tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi”?Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diterima BPD adalah tunjangan kedudukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat 3, Permendagri 110/2016. Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 ayat 1, Permendagri 110/2016.Cek juga Apa saja Tupoksi BPD?Apa yang dimaksud dengan “BPD berhak menerima tunjangan lainnya”?Tunjangan lainnya yang diterima oleh BPD adalah tunjangan kinerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat 4, Permendagri 110/2016. Tunjangan kinerja BPD dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Lihat Pasal 57 ayat 2 dan 3 Permendagri 110/2016.Sementara dalam regulasi terbaru, PP Nomor 11 Tahun 2019, pengaturan mengenai BPD hanya disebutkan dalam Pasal 100 ayat 1 yang berbunyi1 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuana. paling sedikit 70% tujuh puluh per seratus dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanaipenyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;pelaksanaan pembangunan Desa;pembinaan kemasyarakatan Desa; danpemberdayaan masyarakat paling banyak 30% tiga puluh per seratus dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanaipenghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dantunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan diperhatikan dengan baik, inti dari pasal-pasal dalam UU Desa, PP, maupun Permendagri diatas, yakniBPD berhak menerima tunjangan baik tunjangan kedudukan maupun tunjangan kinerjaBPD berhak menerima biaya operasional selain bagaimana dengan “GAJI”?Dalam UU, PP, maupun Permendagri tersebut sama sekali tidak menyebut atau menjelaskan tentang GAJI atau PENGHASILAN TETAP BPD. Karena itu bagaimana mungkin anggota BPD diberi gaji sebagaimana Kepala Desa dan Perangkat Desa, sementara dalam peraturan perundang-undangan BPD hanya berhak menerima penghasilan berupa tunjangan dan operasional. Kaitannya dengan pertanyaan “berapa sebenarnya gaji BPD tahun 2020?”Maka jawabannya, BPD TIDAK MENERIMA BPD tidak menerima gaji?Alasan normatif-nya, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang penggajian BPD sebagaimana sudah Kami jelaskan …Berapa Tunjangan BPD Tahun 2020?Memang benar, salah satu hak BPD adalah menerima tunjangan. Namun berapa rincian besarannya diatur lebih lanjut dalam regulasi daerah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.Dalam PP no. 11 tahun 2019 hanya memberikan standar umum bahwa penghitungan besaran tunjangan dan operasional BPD, tunjangan dan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh melebihi 30% dari jumlah anggaran belanja Desa dalam dasarnya Bupati/Walikota perlu menyusun dan menetapkan besaran tunjangan BPD?Dasar hukumnya adalah Pasal 57 ayat 4 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD berbunyi4 Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh Bupati/Wali kata lain, jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang berapa tunjangan pimpinan BPD ketua, wakil ketua, dan sekretaris dan anggota BPD, silahkan pelajari Perda/Perbup/Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian besaran tunjangan BPD di daerah Anda juga Contoh Perbup Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2020 Entah itu Anda sebagai anggota BPD di Kabupaten Kab Bojonegoro Jawa Timur, Pati Jawa Tengah, Karawang Jawa Barat, Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, Sambas Kalimantan Barat, Pasuruan Jawa Timur, Inhil Riau, Ngawi Jawa Timur, Serang Banten, Pandeglang Banten, Sarolangun Jambi, Rembang Jateng, Madiun Jawa Timur, Kediri Jatim, Tangerang Banten, Banjar Kalimantan Selatan, Musi Rawas Sumatera Selatan, dan Trenggalek Jatim.Atau Anda yang berada di Bekasi Jawa Barat, Sragen Jawa Tengah, Bogor Jabar, Bandung Jabar, Blora Jawa Tengah, Ciamis Jabar, Grobogan Jawa Tengah, Garut Jawa Barat, Jember Jawa Timur, Klaten Jawa Tengah, Oku Sumsel, Sarolangun Jambi, Karanganyar Jawa Tengah, Lahat Sumsel, Magelang Jawa Tengah, Mojokerto Jawa Timur, Nganjuk Jawa Timur, Sukoharjo Jawa Tengah, Subang Jawa Barat, Semarang Jateng, Tasikmalaya Jabar, Tegal Jateng, Wonogiri Jateng, dan Kabupaten/Kota lainnya yang memiliki apakah tunjangan BPD di potong pajak PPN/PPh dan administrasi BPD lainnya, akan Kami bahas secara lengkap pada artikel ada penjelasan Kami yang keliru, silahkan ingatkan Kami. Karena sesungguhnya tidak ada gading, yang tidak jawaban atas pertanyaan “Berapa Gaji BPD Tahun 2020?”. Semoga penjelasan Kami dapat mudah dipahami. Tegas, kuat mental, siap dikritik, dan berani menjalankan tugas sesuai tupoksi. Itulah syarat mutlak yang menurut saya, wajib dimiliki, oleh seorang anggota BPD Desa. Diluar syarat-syarat administrasi lainnya. Menjadi anggota BPD itu tidak sulit, juga tidak mudah. Asalkan paham tugas dan fungsinya. Ini yang penting dan yang paling sering diabaikan. Tugas utama BPD itu mengawasi kinerja kepala desa, dan bukan malah kong kalikong dan menutupi keburukan kepala desa, jika melakukan hal yang salah. Itu yang terjadi sekarang. Rata-rata, meskipun tidak semua, BPD itu tidak punya taji, jika harus berhadap dengan kepala desa. Mereka nurut saja, apa yang katakan kepala desa. Meskipun hal itu, kadang tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Padahal, jika dilihat dari struktur, BPD itu sejajar dengan kepala desa. Baca Gaji BPD, Ternyata Terpaut Jauh dari Perangkat Desa Bisa dibilang mitra strategis lah. Baik dalam menyusun Rancangan Perdes, ataupun menggali aspirasi masyarakat. Tapi mengapa, terkadang malah ada anggota BPD, yang bertanya terkait jumlah anggaran dan peruntukan belanja yang termuat di APBDes. Kan aneh. Lembaga yang harusnya ikut mengesahkan dan menandatangani peraturan desa tentang APBDes. Kok malah tidak tahu, dan bertanya kepada perangkat desa ataupun bahkan ke masyarakat lain, tentang isi dari APB Desa. Ya, kan. Terlepas dari itu semua. Hendakanya kita sebagai generasi milenial, yang ingin turut serta dan mencalonkan diri sebagai anggota BPD lebih memahami akan kelemahan tersebut. Serta berusaha memperbaiki celah-celah kelemahan ketika sudah menjabat menjadi anggota BPD. Selanjutnya, bagi anda yang kebetulan ingin mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Baca juga Apakah Mantan Koruptor Boleh Mencalonkan Diri Sebagai BPD Desa ? Dan tidak tahu, syarat apa saja yang harus dipersiapkan dan dipenuhi. Utamanya, yang diatur dalam undang-undang. Dibawah ini akan saya uraikan secara detail. Syarat Penjaringan Anggota BPD Desa Jadi, bila merujuk pada Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratab Desa atau biasa disinfkat BPD atau BPD Desa. Disebukan dalam Pasal 13, bahwa syarat menjadi anggota BPD Desa itu sedikitnya meliputi Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UU Dasar RI tahun 1945, Memelihara dan mempertahan keutuhan NKRI, Memelihara dan mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, Usia paling rendah 20 tahun, Sudah pernah menikah, Berpendidikan paling rendah SMP/SLTP/Sederajat, Bukan sebagai perangkat desa, Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, Wakil penduduk yang dipilih secara demokratis, dan Bertempat tinggal di wilayah pemilihan. Selain syarat-syarat diatas, biasanya masih ada berkas syarat adminsitrasi dan syarat tambahan yang diatur dalam Perbub/Perda dan perlu dilengkapi oleh calon anggota BPD. Berkas dan syarat tambahan itu, seperti Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama tiga kali masa jabatan berturut-turut dan atau tidak berturut-turut, Surat bebas dari bahan-bahan terlarang NAPZA, Formulir pendaftaran calon anggota BPD, Fotocopy KTP elektronik yang dilegalisir pejabat yang berwenang, Surat peryataan kesediaan menjadi calon anggota BPD, Surat keterangan kesehatan dikeluarkan dokter, SKCK, Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir, Daftar riwayat hidup., Fotocopy akte kelahiran/ surat kelahiran dari pihak berwenang, Izin tertulis dari instansi berwenang bagi bakal calon dari pegawai negeri /TNI- Polri, Surat pernyataan bersedia berhenti dari jabatan bagi bakal calon yang berasal dari perangkat desa, Surat peryataan bersedia tinggal di wilayah pemilihan setelah terpilih. Tata Cara Pemilihan Anggota BPD Desa Dalam Permendagri 110 Tahun 2016 Pasal 5 sudah sangat jelas sekali bagaimana mekanisme pengisian anggota BPD. Lebih lanjut mengenai tata caranya, berikut ini saya kutipkan langsung dari apa yang termuat dalam pasal itu. 1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. 2. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 lima orang dan paling banyak 9 sembilan orang. 3. Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. 4. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT. Itulah 12 syarat menjadi anggota BPD Desa tahun 2020 beserta tata cara pengisian anggotanya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Baca juga Apa Sanksi Anggota BPD yang Meninggalkan Desa dan Berdomisili di Tempat Lain ? BPD Tidak Boleh Jadi Supplier Apalagi Pelaksana Proyek Desa Gaji BPD – BPD merupakan singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas untuk menyalurkan aspirasi atau pendapat dari masyarakat Desa. Disamping itu, BPD juga berperan sebagai wakil dari penduduk Desa setempat dan telah ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Berbicara mengenai BPD, tahukah kalian berapa Gaji BPD di tahun ini ? yang jelas jauh lebih kecil dibandingkan dengan Gaji PNS setiap Golongan dan membahas mengenai berapa gaji anggota BPD, terlebih dahulu anda simak mengenai strukutur organisasi hingga beberapa hal penting tentang BPD. Anggota BPD terdiri dari Ketua RW, Pemangku Adat, Pemuka Agama, Golongan Profesi, dan tokoh masyarakat lainnya. Kemudian masa jabatan keanggotan di lembaga ini adalah 6 itu, bagi setiap anggota BPD tidak diperbolehkan untuk merangkap sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa. Peraturan tersebut telah diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Kemudian untuk Ketua BPD adalah orang yang terpilih berdasarkan keputusan dan musyawarah para anggota melalui rapat BPD. Di dalam rapat tersebut juga dihadiri Kepala Desa Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk mengatur rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, mengawasi pelaksanaan peraturan Desa yang telah ditetapkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa apabila tidak sesuai dengan peraturan, hingga menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan kepada pihak yang Gaji BPD TerbaruGaji BPDHak dan Wewenang Anggota BPDKetentuan Keanggotaan BPDGaji Perangkat DesaSaat ini profesi sebagai anggota BPD cukup digemari oleh masyarakat. Banyak dari mereka yang mengikuti pendaftaran sebagai anggota BPD setiap 6 tahun sekali. Lalu, berapa sih gaji BPD hingga banyak orang yang tertarik ? baiklah, untuk menjawab semua rasa penasaran anda, langsung saja simak ulasan dibawah BPDBerdasarkan informasi yang kami peroleh, gaji BPD di tahun ini akan mengalami kenaikkan beberapa persen. Pada tahun lalu ketua BPD memiliki gaji pokok sebesar ribu rupiah. Sedangkan pada tahun ini mereka akan memperoleh gaji hingga juta rupiah per bagi masyarakat yang menjabat sebagai Wakil Ketua BPD akan memperoleh gaji pokok sebesar rupiah. Sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, dimana Wakil Ketua BPD hanya memperoleh gaji sebesar per untuk gaji Sekertaris BPD juga akan mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya rupiah per bulan, di tahun ini menjadi rupiah per bulan. Begitu juga untuk seluruh Anggota BPD, dimana saat ini mereka akan memperoleh gaji sebesar rupiah setiap dan Wewenang Anggota BPDSelain memperoleh hak berupa upah wajib setiap bulannya, semua anggota Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak lainnya, yakni sebagai berikut Mengajukan perancangan peraturan dan dipilih dengan cara musyawarah dan jembatan aspirasi dan memberhentikan Kepala peraturan dan mengawasi jalannya peraturan Keanggotaan BPDSebagai anggota BPD juga wajib mengetahui beberapa ketentuan di bawah ini. Antara lain Anggota BPD merupakan wakil dari masyarakat Desa setempat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah dan BPD terdiri dari ketua RW, Pemuka Agama, Golongan Profesi, dan tokoh-tokoh masyarakat BPD di setiap Desa memiliki jumlah Gasal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang telah Perangkat DesaSelain BPD, semua perangkat Desa seperti Kepala Desa, Sekertaris dan semua yang bersangkutan juga akan mengalami peningkatan jumlah upah. Untuk gaji Kepala Desa di tahun ini mengalami kenaikan sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya. Di tahun ini, gaji pokok Kepala Desa adalah rupiah dengan tunjangan sebesar untuk SekDes, di tahun ini akan menerima upah pokok sebesar dengan tunjangan rupiah, jadi total gaji SekDes di tahun ini adalah Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 23 % dari gaji SekDes tahun untuk perangkat Desa Kasi Kaur dan Kadus juga akan menerima upah lebih besar dari tahun sebelumnya. Upah pokok mereka di tahun sekarang adalah halnya dengan Kepala Desa atau Sekertaris Desa, Kasi Kaur dan Kadus tidak menerima tunjangan apapun,Berikut adalah beberapa informasi yang bisa kami sajikan mengenai besaran gaji Lembaga BPD dan semua pihak yang bersangkutan, tidak terkecuali perangkat Desa. Selain itu, kami juga menyertakan informasi terkait apa saja hak dan wewenang keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa BPD. Sampai disini apakah semua rasa penasaran anda mengenai besaran gaji BPD di tahun ini telah terjawab ? atau masih ada yang ingin anda ketahui mengenai Lembaga BPD ? tulis pada kolom komentar dibawahi ini.